Pemilu Indonesia 2009 dan Data Statistik Kependudukan

Sekedar pemberitahuan: saya menulis ini hanya merupakan opini pribadi dan saya sangat awam dalam pengetahuan seputar apa yang saya tulis. Ini hanya sekedar obrolan dalu .

Alhamdulillah, pemilu legislatif 2009 sudah selesai. Banyak cerita dan drama yang mengiringi sebelum, saat, dan setelah selesai pesta demokrasi ini. Mulai dari cerita sedih dan bahagia sampai dengan drama-drama politik. Namun dari sekian banyaknya masalah yg terjadi saat pemilu diadakan ada dua hal yang masih selalu saja menimbulkan masalah, yaitu mengenai daftar pemilih dan lambatnya penghitungan suara. Mengenai lambatnya penghitungan suara hasil pemilu serta sistem TI yang dipakai yang telah dianggap gagal nanti saja saya komentari setelah KPK selesai menyelidikinya .

Menjadi satu pertanyaan apakah ada kegiatan pendataan atau sensus penduduk di setiap wilayah atau daerah yang dilakukan secara kontinyu, berulang, dan sistematis. Seharusnya hasil data tersebut secara nyata dapat memberikan informasi dan fakta yang konkrit mengenai penduduk suatu wilayah. Jumlah penduduk, kepala keluarga, usia, jumlah anggota keluarga dan anggota keluarga yang sudah menikah, adanya pengurangan jumlah penduduk karena ada yang sudah meninggal, tingkat pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Informasi ini dapat dikelompokkan dan disusun berdasarkan kategori tertentu dengan sistem pendataan yang rapih. Data kependudukan ini nantinya dapat dipakai untuk berbagai kegiatan, mulai dari untuk kegiatan berhubungan dengan kesehatan, misalnya keluarga berencana, pengobatan dan penyuluhan sampai dengan digunakan untuk yang lebih besar seperti pemilu. Dikarenakan sudah dilakukan secara terencana dan sistematis, kemungkinan ada kejadian hilangnya hak memilih seseorang pada waktu pemilu dapat diperkecil atau dihilangkan.

Sejak reformasi bergulir di negeri ini, kita sudah tiga kali mengadakan pemilihan umum. Dan selalu saja yang menjadi persoalan adalah banyaknya warga negara ini yang hilang hak memilihnya dikarenakan namanya tidak terdaftar di lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT). Rasanya kok malah jadi membingungkan. Waktu yang sudah berjalan terasakan sangat panjang dan lama. Dari satu pemilu ke pemilu berikutnya ada jedah waktu 5 tahun, namun sama sekali tidak dilakukan perbaikan terhadap persoalan ini. Seandainya saja semua data mengenai penduduk ini sudah ada sebelumnya dan tersusun dengan lengkap tentunya pemerintah tidak mendapatkan masalah lagi.

Ketersediaan sumber daya manusia untuk melakukan sensus penduduk secara rutin juga seharusnya tidak perlu menjadi persoalan. Pemerintah punya banyak pegawai negeri sipil yang memiliki pekerjaan wajib untuk melayani masyarakat. Seandainya pun kalau memang diperlukan maka dapat saja diberdayakan anggota masyarakat di rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau kecamatan untuk mendata setiap penduduk di wilayahnya masing-masing.

Selain persoalan tadi, masalah lambatnya hasil penghitungan suara nasional secara manual juga menambah runyam. Terlepas dari berbagai alasan yang dijelaskan oleh pemerintah, maka sudah seharusnya hal ini tidak menjadi masalah kalau saja pemerintah mau dan transparan dalam melakukan pemilihan sistem yang dipakai. Suatu sistem dapat disimulasikan dan diujicobakan terlebih dahulu jauh-jauh hari dari saat pelaksanaan. Waktu dua minggu lebih (sampai saat ini) untuk melakukan penghitungan total adalah terlalu lama dan dapat menimbulkan dampak buruk.

Semoga saja Pemilu Indonesia 2009 ini dapat menghasilkan dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik.